Ikuti FGD Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Lampung Tengah, Dwinan Rahmandi : Distribusi Pupuk Merata, Petani Merdeka

Lampung282 Dilihat

Lotusmediaindonesia.com, Lampung Tengah – Dwinan Rahmandi selaku pegiat petani milenial mengikuti Focus Group Discusion bersama petani di Hotel BBC Hotel Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (27/72023).

Dalam keteranganya Dwinan Rahmandi menjelaskan pentingnya mengerti alur pendistribusi pupuk bersubsidi agar dapat dikawal bersama-sama.

“Hari ini saya mengikuti kegiatan FGD, tujuannya sangat baik yaitu agar para petani, kios dan juga distributor dapat dengan serius mengawal alur distribusi pupuk bersubsidi, tujuannya adalah untuk memaksimalkan alokasi pupuk subsidi agar tepat sasaran,” pungkas Dwinan Rahmandi.

Dwinan juga menjelaskan bahwa dirinya sebagai tokoh pegiat petani milenial terus berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan petani di lapangan.

“Saya bersama tim kanca dwinan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan di lapangan, misalnya adalah petani singkong yang tidak mendapatkan subsidi pupuk, kami terus melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar,” tambah pria yang akrab disapa mas dwi tersebut.

Baca Juga : Sudin Resmikan Program Kalaju di Pulau Pasaran, Deddy Wijaya Candra Ajak Masyarakat Peduli Sampah

Selain itu Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin, SE dalam pembukaan acara mengatakan bahwa petani singkong tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi dapat diatasi dengan adanya aspirasi dari bawah.

“Untuk komoditas singkong ini memang tidak mendapatkan subsidi lagi dari pemerintah, tapi saya berharap masukan dari DPRD, kepala daerah, kepala dinas hingga penyuluh untuk dapat merumuskan bagaimana petani kecil yang menanam singkong bisa mendapatkan pupuk subsidi, nantinya ketika rapat kerja dengan kementerian pertanian kami dapat mengusulkan” jelas Sudin, SE.

Dalam diskusi itu Pusri membawa tiga narasumber, yaitu Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan Ali Jamil, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero Gusrizal, dan Brigjen pol Helmi Asegaf penyidik tindak pidana Utama

Ali Jamil menyampaikan, terkait Pupuk Subsidi sejak 2022 terdapat perubahan peraturan dari Permentan Nomor 41 Tahun 2021 menjadi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dikarenakan keterbatasan anggaran. Terdapat beberapa perbedaan yakni jenis pupuk, peruntukan dan mekanisme alokasi.

“Pada Permentan No. 10 Tahun 2022 mensubsidi 2 jenis pupuk yakni Urea dan NPK dengan peruntukan komoditas padi, jagung, kedelai cabai, bawang putih, bawang merah, tebu, kedelai dan kokoa dengan luas maksimal yang diusahakan sebesar 2 Ha. Mekanisme alokasi berdasarkan proporsi luas Lahan Spasial Komoditas Prioritas (SIMLUHTAN),” Jelasnya.

Baca Juga : Kunjungi DPC PDI Perjuangan Tulang Bawang Barat Dwinan Rahmandi: Rapatkan Barisan Menangkan PDI Perjuangan

Gusrizal, Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia Persero menyampaikan, untuk memenuhi alokasi kebutuhan pupuk subsidi sejumlah 7,8 juta ton, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp12 Triliun terdiri dari pupuk urea dan NPK.

“Sampai dengan 30 Juni 2023, alokasi penyaluran pupuk bersubsidi sekitar 3,4 Juta Ton atau 43,4% untuk Tahun 2023,” katanya.

Brigjen Pol Helmi Asegaf, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri/Wakil Ketua Satgas Pangan menyampaikan, pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha di sektor pertanian yang memiliki peranan penting dalam peningkatan produksi, kualitas hasil pertanian, akses pupuk harga terjangkau guna mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan pangan nasional (swasembada).

“Pentingnya mengatur penyediaan dan distribusi pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya diperlukan Kebijakan pupuk bersubsidi oleh pemerintah, agar harga pupuk terjangkau oleh petani dan produktivitasnya naik sehingga target produksi pangan tercapai,” ujarnya.

Komentar