Endro Minta Segera Selesaikan PTSL Saat Temui Masyarakat

Lampung434 Dilihat

Lampung Selatan – Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Endro S Yahman meminta kepada masyarakat Lampung untuk segera menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Syahlan Sukur dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang (Jumat, 8 April 2022).

“Saya memohon kepada bapak ibu semua, mau yang perbaikan dan membuat dari awal segera selesaikan PTSL nya. Soal BPN, urusan saya dan mas Aan,” kata Endro Yahman saat menyampaikan materinya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut membuka data yang dimilikinya. Ia mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap PTSL masih rendah, dengan kisaran angka kurang dari 50 persen.

“Ini terkendala dari BPN sendiri, yang sudah dianggarkan untuk mensosialisasikan program nasional ini. Tapi, tidak di sosialisasikan. Nah, saya dan Mas Aan hadir saat ini, meminta masyarakat untuk sesegera mungkin. Urusan BPN biar kami yang dampingi,” tegas Endro.

endro

Padahal, program yang diluncurkan pusat merupakan kewajiban negara untuk mendaftarkan tanah rakyat, dan hal tersebut perlu keaktifan dari BPN untuk menyuarakan ini.

“Nah, soal dana yang dipungut untuk pembuatan sertifikat dilegalkan dan diperbolehkan . Asalkan, ada musyawarah desa, bersama dengan masyarakat. Angkanya, tidak melebihi dari 200 ribu per-sertifikat, untuk zona 4. Dengan peruntukan administrasi, dan operasional. Kalau di BPN nya gratis,” ujarnya.

Kedua, PTSL merupakan program nasional Presiden Joko Widodo yang masuk dalam nawacita. Sehingga, harus segera diselesaikan. Terutama untuk penyelamatan aset yang dimiliki rakyat dan negara, dan negara yang dimaksud adalah Desa. Karena, saat ini sudah otomi Desa.

“Ini semua saya tegaskan, karena banyak didesa – desa, menyembunyikan aset desa yang akhirnya dijual. Saya banyak temukan itu, nah. Sebelum terjadinya itu, di wilayah lampung khususnya, segera di asetkan atas nama desa,” ujarnya.

Untuk kepemilikan rakyat, Lampung Selatan kedepan akan semakin maju. Dan efeknya nilai tanah akan semakin tinggi, jelas ivestor akan semakin banyak. Sehingga, potensi konflik pertanahan akan semakin nampak, apabila tidak di cegah sejak dini melalui program PTSL. Minimal, yang dulunya kepemilikannya berasal dari tanah adat, dilegalkan dengan surat.

“Tentu, jelas kedepannya. Begitu ada konflik, kalau tidak ada legalitas dalam bentuk sertifikat, rakyat akan kalah. Ini penting, karena sertifikat pegangan masyarakat dalam bentuk dokumen hukum,” tegasnya Endro.

Dikutip dari Wartapost.id

Komentar